Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Post bidding merupakan salah satu tindakan fraud (kecurangan) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tindakan ini biasanya dilakukan karena adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta kongkalikong antara Pokja/Pejabat pengadaan dengan peserta lelang/tender.

Baca juga: Pengertian Fraud

Istilah post bidding dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding”. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa “Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”.

Setelah Peraturan Pemerintah tersebut direvisi beberapa kali hingga yang terakhir diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, istilah post bidding tidak secara eksplisit disebutkan. Namun tindakan post bidding tetap menjadi tindakan haram dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pokja/pejabat pengadaan dan peserta lelang/tender mempunyai peran yang sangat penting atas terjadinya fraud jenis ini. Pokja/Pejabat pengadaan mempunyai kewenangan mengubah dokumen pengadaan pada tahap evaluasi penawaran dan peserta lelang dapat mengubah dokumen penawaran setelah bekerja sama dengan Pokja/Pejabat pengadaan.

Baca juga: Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Demikian semoga bermanfaat.

3 thoughts on “Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: