Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Tujuan ini menghendaki adanya value for money dalam setiap pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari uang negara/daerah. Prinsip value for money didasarkan pada konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Baca juga: “Value For Money” Sebagai Pengukur Kinerja Pemerintah

Walaupun pemerintah telah beberapa kali menyempurnakan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa, namun fraud masih banyak terjadi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus korupsi terbanyak adalah dari kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu 80% sampai tahun 2019.

Baca juga: Pengertian Fraud

Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Kongkalikong/kolusi sesama peserta lelang. Hal ini bisa dilihat dari log akses masing-masing user id peserta lelang. Peserta lelang yang melakukan kerja sama biasanya IP address yang digunakan adalah sama. Biasanya peserta lelang yang kalah akan menjadi subpenyedia.

  1. Kongkalikong/kolusi antara peserta dengan panitia pengadaan, yaitu kerja sama antara peserta lelang dengan panitia pengadaan untuk memenangkan penyedia tertentu.

3. Post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Fraud jenis ini biasanya dilakukan antara peserta tender/lelang dengan Pokja Pemilihan.

Baca juga: Post Bidding dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. Purchase Spliting atau pemecahan paket pengadaan biasanya persyaratan dan kontrak dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku fraud untuk menghindari pelelangan.

  2. Vendor exclusion yaitu tidak mengikutsertakan penyedia tertentu dalam proses penawaran dalam pelelangan. Hal ini biasanya dilakukan dengan membuat jadwal penawaran yang singkat, pengumuman pengadaan yang terbatas, dan persyaratan yang sangat ketat dan tidak wajar.

  3. Suap dan Gratifikasi, fraud jenis ini sangat sering terjadi dalam pengadan barang/jasa.

7.Conflict of interest, yaitu konflik kepentingan tersembunyi dari panitia pengadaan terhadap pengadaan tersebut.

  1. Merekayasa pekerjaan tambah kurang (CCO), Contract Change order atau pekerjaan tambah kurang sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi. Tapi dalam pelaksanaanya CCO ini rawan sekali terjadi fraud, biasanya karena terjadi kongkalikong antara panitia dan penyedia.

  2. Pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kekurangan volume pekerjaan, yaitu rekanan sengaja membuat hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Fraud jenis ini banyak sekali, terutama pada pekerjaan-pekerjaan konstuksi.

Demikian Fraud yang sering terjadi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, semoga bermanfaat

2 thoughts on “Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: