Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita tidak lepas dari adanya risiko. Begitu juga dengan institusi pemerintah yang merupakan penggerak utama majunya suatu negara. Pemerintah sebagai suatu organisasi yang kompleks mempunyai risiko dan masalah yang juga sangat kompleks sehingga dapat menghambat dalam mencapai tujuan bernegara.

Pemerintah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan menjalankan prinsip-prinsip good governance. Untuk itu perlu adanya sistem pegendalian intern yang dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan bernegara secara efektif dan efisien.

Pengendalian intern di lingkungan pemerintah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pada pasal 58 yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”.

Dalam pasal tersebut jelas disebutkan tujuan dari sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengertian SPIP

Sistem pengendalian di lingkungan pemerintah sebenarnya mengacu pada sistem pengendalian intern yang ada pada sektor swasta (privat) yaitu sistem pengendalian yang dirumuskan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang kemudian diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Baca juga: Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan SPIP adalah memberikan keyaikinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu melalui:

    • Kegiatan yang efektif dan efisien.
    • Laporan Keuangan yang mampu diandalkan.
    • Pengamanan aset negara
    • ketaatan terhadap peraturan pemerintah.

Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur Pengendalian Intern yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sama dengan unsur-unsur Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh COSO, yaitu:

    1. Lingkungan Pengendalian 
      Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang sangat penting dalam SPIP. Kemampuan pimpinan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan yang tidak/kurang kompeten dalam menciptakan lingkungan yang positif  akan berpotensi mempengaruhi pegawai untuk melakukan hal‐hal negatif yang dapat merugikan instansinya.
    2. Penilaian Risiko 
      Dalam melakukan penilaian risiko instansi pemerintah harus melihat keseuaian antara tujuan kegiatan dengan tujuan sasaran instansi dan keseuian dengan tujuan strategis pemerintah. Melalui penilaian  risiko dapat diketahui  risiko  yang dihadapi unit kerja baik risiko internal maupun risiko eksternal dan kemudian ditetapkan kebijakan respon  terhadap risiko tersebut serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.
    3. Kegiatan Pengendalian 
      Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan  dan  prosedur  yang dibuat untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi  pada penilaian risiko sebelumnya telah direspon secara efektif.
    4. Informasi dan Komunikasi 
      Semua informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal harus diketahui oleh pimpinan instansi pemerintah dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di instansi pemerintah tersebut. Hal ini bertujuan agar semua pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengendalian intern sesuai dengan perannya.
    5. Pemantauan Pengendalian Intern 
      Pemantauan harus dilaksanakn secara terus menerus untuk dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif dan efisien.

Demikian penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah, semoga bermanfaat.

1 thought on “Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: