Perubahan Tugas dan Wewenang PjPHP/PPHP

Gear vector created by stories - www.freepik.com

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebai berikut:

a. PA (Pengguna Anggaran);
b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tugas dan wewenang PjPHP/PPHP pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca juga: Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian PjPHP/PPHP

Pengertian PjPHP dan PPHP berdasarkan Peraturan Presiden Nomot 54 Tahun 2010 yaitu panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Adapun pengertian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tugas dan Wewenang PjPHP/PPHP

Berdasarkan pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomot 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Sementara itu berdasarkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

(1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kesimpulan

Berdasarkan Pengertian, tugas dan wewenang tersebut di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

    1. PjPHP/PPHP pada masa setelah diterbitkannya Perpres 16 Tahun 2008 hanyalah bertugas sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa. Hal l ini  berbeda dengan tugas dan wewenangan PjPHP/PPHP yang terdapat pada Perpres 54 Tahun 2010 yaitu sebagai pemeriksa sekaligus sebagai penerima pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa.
    2. Dokumen administrasi yang diperiksa oleh PjPHP/PPHP pada masa setelah diterbitkannya Perpres 16 Tahun 2008 tidak hanya dokumen serah terima hasil pekerjaan saja, namun meliputi Dokumen program/penganggaran, Dokumen perencanaan pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dokumen pengadaan, Dokumen pemilihan Penyedia, Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Demikian penjelasan perubahan Tugas dan Wewenang PjPHP/PPHP berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 16 Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: