Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

https://www.freepik.com/free-vector/accounting-department-isometric-composition-with-financial-documents-folders-reports-statements-tax-calculator-cash-banknotes-staff_6787227.htm#page=1&query=accounting%20government&position=0

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP disusun untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Disamping itu SAP sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar Akuntansi yang digunakan di sektor Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi tersebut merupakan amanat pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

 

Ruang Lingkup PP 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

SAP Berbasis Akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sementara itu, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Pada awalnya SAP Berbasis Kas Menuju Akrual telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

SAP berbasis kas menuju akrual berangsur-angsur akan digantikan dengan SAP berbasis Akrual sebagaimana amanat pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Semoga bermanfaat.

Download: Peraturan Pemerintah_Nomor 71 Tahun 2010

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.55 MB]

 

1 thought on “Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: