Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

Tax icons isometric set with internal revenue service time calculation elements vector illustration

Dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan dalam pemerintahan tidak dipegang oleh satu Lembaga/Institusi. Seperti kekeuasaan eksekutif ada di Presiden, kekuasaan Legislatif ada di DPR, dan Kekuasaan Yudikatif ada di Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dalam pengelolaan Keuangan Negara, tidak dikuasakan pada satu lembaga/institusi, namun dilimpahkan kepada beberapa lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pembagaian Kuasaan atas pengelolaan keuangan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca juga: Pengertian Keuangan Negara

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebelum Reformasi

Sebelum adanya reformasi keuangan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara terdiri dari Presiden, Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Presiden merupakan pemegang Kekuasaan Keuangan Negara tertinggi, kemudian kekuasaan didelegasikan kepada Otorisator (Menteri/Pimpimpinan Lembaga), yaitu pejabat yang melakukan tindakan (otorisasi) yang dapat membebani APBN.

Kekuasaan tersebut juga didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Ordonator yang memiliki wewenang ordonancering yaitu menguji tagihan dan membebankan kepada APBN. Selain menjadi Ordonator, Menteri Keuangan juga sebagai Bendaharawan Umum Negara yang melaksanakan tugas perbendaharaan.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Setelah Reformasi

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara setelah reformasi keuangan negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada Bab II (pasal 6 sampai dengan pasal 10).

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta
pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Sementara itu, Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara yang dimiliki oleh Presiden tidak dijalankan oleh Presiden sendiri namun Kekuasaan tersebut:

  1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
  2. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
  3. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  4. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

Tugas Menteri Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
  2. menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN.
  3. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
  4. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.
  5. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
  6. melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
  7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
  8. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Tugas Menteri/pimpinan lembaga

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
  2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
  3. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.
  4. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
  5. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.
  6. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.
  7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Demikian penjelasan terkait dengan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahunu 2003 tentang Keuangan Negara, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: