Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara dan asas-asas baru yang merupakan best practices dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas tersebut antara lain:

Baca juga: Pengertian Keuangan Negara.

  1. asas tahunan, yaitu asas yang membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun tertentu. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.
  2. asas universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
  3. asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
  4. asas spesialitas, yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
  5. asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Asas ini menghendaki adanya anggaran berbasis kinerja, yaitu penganggaran yang:
    • Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja
      (input) yang ditetapkan.
    • Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
    • Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi Kementerian Negara/Lembaga.
  6. asas profesionalitas, yaitu adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode  etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  8. asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas yang membuka diri terhadap
    hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  9. asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan nagara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun.

Demikian penjelasan tentang Asas-Asas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Negara, semoga bermanfaat.

2 thoughts on “Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: