Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu bagian penting dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah reformasi di bidang penganggaran yang berimplikasi pada struktur APBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di awal bergulirnya era otonomi daerah, telah menandai adanya reformasi di dalam struktur APBD dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut:

  1. Adanya konsep yang membedakan antara penerimaan dan pendapatan,demikian juga antara pengeluaran dan belanja. Implikasinya, tidak semua penerimaan merupakan pendapatan dan tidak semua pengeluaran merupakan belanja, sebagai contoh, penerimaan pinjaman tidak diperlakukan sebagai pendapatan melainkan sebagai penerimaan pembiayaan. Demikian sebaliknya, pembayaran pinjaman bukan belanja melainkan pengeluaran pembiayaan.
  2. Anggaran belanja tidak lagi dibagi ke dalam belanja rutin dan pembangunan, melainkan sudah ada penyatuan anggaran belanja dengan orientasi pada program dan kegiatan, sehingga setiap pengeluaran belanja sedapat mungkin dikaitkan dengan kinerja yang ingin dicapai secara terukur.
  3. Surplus/defisit dinyatakan secara eksplisit sebagai selisih antara anggaran pendapatan dan belanja.
  4. Anggaran pembiayaan dimunculkan sebagai rencana pemerintah untukmenutup defisit atau mengalokasikan surplus.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai struktur dari setiap elemen APBD yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

Baca juga: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

 

Struktur Pendapatan

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan. Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

  • Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah dibagi ke dalam pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

  • Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi kedalam tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyekpendapatan yang mencakup Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milikpemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

  • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

    1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    2. Jasa giro;
    3. Pendapatan bunga;
    4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
    5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
    6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasing;
    7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    8. Pendapatan denda pajak;
    9. Pendapatan denda retribusi;
    10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    11. Pendapatan dari pengembalian;
    12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
    14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Kelompok pendapatan dana perimbangandibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagi hasil pajak dan Bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum. Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

  • Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompokmasyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  • Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangankorban/kerusakan akibat bencana alam;
  • Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten;
  • Dana penyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  • Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Struktur Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

  1. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
  2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusanwajib dan belanja urusan pilihan.
  6. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
  7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
    • Belanja tidak langsung, yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga.
    • Belanja Langsung, yaitu merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal.

Struktur Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.Pembiayaan daerah yang dirinci berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

  1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
  2. Pencairan dana cadangan.
  3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  4. Penerimaan pinjaman daerah.
  5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
  6. Penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

  1. Pembentukan dana cadangan.
  2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
  3. Pembayaran pokok utang.
  4. Pemberian pinjaman daerah.

Demikian penjelasan terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: