Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran merupakan salah satu alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Baca juga: Pengertian Keuangan Negara.

Fungsi APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai beberapa fungsi antara lain:

  1. Fungsi Otorisasi
    Yaitu APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  2. Fungsi Perencanaan
    Yaitu APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi Pengawasan
    Yaitu APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Fungsi Alokasi
    Yaitu APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi Distribusi dan Stabilisasi
    Yaitu APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

 

Struktur APBN

Secara umum, struktur APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, dengan penjelasan sebgai berikut:

  1. Pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari Penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.
    • Penerimaan pajak terdiri dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, Bea masuk/Keluar, dan pendapatan pajak lainnya.
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari:
      • Penerimaan sumber daya alam
        1. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
        2. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
      • Pendapatan bagian laba BUMN
        1. pendapatan laba BUMN perbankan
        2. pendapatan laba BUMN non perbankan
      • pendapatan BLU
        1. pendapatan jasa layanan umum
        2. pendapatan hibah badan layanan umum
        3. pendapatan hasil kerja sama BLU
        4. pendapatan BLU lainnya
      • PNBP lainnya
        1. pendapatan dari pengelolaan BMN
        2. pendapatan jasa
        3. pendapatan bunga
        4. pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
        5. pendapatan pendidikan
        6. pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
        7. pendapatan iuran dan denda
  2. Belanja Negara menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari Belanja pemerintah pusat dan Belanja pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:
    1. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.
    2. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
    3. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
  3. Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan dalam negeri dan Pembiayaan luar negeri. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Pembiayaan perbankan dalam negeri dan Pembiayaan nonperbankan dalam negeri. Sementara itu pembiayaan luar negeri meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Penerusan pinjaman, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

Penyusunan APBN

Ketentuan umum penyusunan APBN tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut:

  1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
  2. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
  3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
  4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Demikian penjelasan terkaitdengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, semoga bermanfaat.

3 thoughts on “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: