Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam mengelola keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Tujuan dibentuknya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip  ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Asas-asas Badan Layanan Umum

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan BLU adalah sebagai berikut:

  1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
  2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
  3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
  4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
  5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
  6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
  7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Baca juga: Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Karakteristik Badan Layanan Umum

Unit-unit yang sudah mendapat predikat sebagai BLU diberi beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh satuan kerja pada umumnya diantaranya sebagai berikut:

1. BLU menganut pola anggaran fleksibilitas (flexible budget)

Pola anggaran ini mengizinkan pemimpin BLU melakukan belanja lebih besar daripada yang ditetapkan dalam dokumen pelaksaanan anggaran. Besarnya ambang batas fleksibilitas anggaran tentunya ditetapkan terlebih dahulu dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran tahunan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran BLU. Dalam mekanisme PPK-BLU, pendapatan yang berasal dari jasa layanan dapat dikelola secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional. Sebaliknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, Satuan kerja non-BLU, yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak, wajib menyetor secepatnya ke Kas Rekening Negara. Istimewanya, BLU hanya perlu melaporkan jumlah penerimaan sekaligus mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan melalui Surat Perintah Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP3B) minimal sekali dalam tiga bulan (Per-30/PB/2011). Singkatnya, selain tidak diwajibkan untuk menyetor PNBP secara langsung ke rekening Kas Negara, BLU diberi kewenangan untuk melampaui pagu anggaran dalam rangka menambah volume output kegiatan dalam satu periode anggaran. Namun perlu digarisbawahi bahwa pengeluaran BLU yang dapat dilampaui hanya yang sumber dananya berasal dari PNBP sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

2. BLU dapat memiliki saldo akhir tahun sebagai surplus kas

Surplus BLU terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan operasional dengan pengeluaran rutin dalam satu tahun anggaran. Selain itu, pemimpin BLU dapat memanfaatkan saldo awal sebagai uang muka kerja sehingga dalam proses pelayanan publik tidak mengalami kekuarangan sumberdaya sebelum dokumen pelaksanaan anggaran dapat direalisasikan pada awal tahun. Ketentuan tersebut jelas sangat berbeda dengan aturan dalam pengelolaan keuangan berbasis satker dimana satker wajib menyetorkan saldo akhir tahun anggaran ke rekening kas Negara pada akhir tahun anggaran.

3. BLU memiliki kewenangan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat

Hal itu secara implisit menekankan agar BLU dikelola dengan konsep manajerialisme agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Sehingga kemampuan managerial menjadi krusial dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu, pemimpin BLU diberi kewenangan dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan kas, pengelolaan utang dan piutang, dan pengelolaan aset/barang. Harapannya, dengan semakin meningkatkan kemampuan keuangan, pemimpin BLU dapat meningkatkan kualitas layanan serta meningkatkan remunerasi sebagai imbalan atas kinerja pegawai. Untuk menjaga akuntabiitas publik dan menghidari moral hazards, BLU dilengkapi dengan dewan pengawas sebagai alat kelengkapan organisasi yang mewakili kepentingan pemerintah.

 

Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum

Satker BLU adalah sebuah organ pemerintah yang bertindak untuk menyediakan layanan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa dimana dalam pengelolaannya lebih menitikberatkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan tidak mengutamakan pencapaian laba (not for profit). Sebagai sebuah organisasi modern, satker BLU dituntut mampu menyusun dan menguraikan visi dan misi ke dalam tahapan-tahapan strategis untuk mencapai visi dan misi tersebut.

Langkah-langkah normatif dalam proses perumusan sebuah renstra bisnis juga dilaksanakan oleh satker BLU untuk memastikan bahwa satker BLU tersebut mengenali dirinya sendiri dan menggunakan keunggulan kompetitif yang dimiliki sebagai instrumen untuk bersaing dengan organisasi lain yang memiliki layanan sejenis.

Rencana Bisnis Dan Anggaran

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berfungsi sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan satker BLU yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU. Dengan kata lain RBA merupakan representasi dari sebuah rencana strategis bisnis satker BLU. Target pendapatan dan belanja yang tercantum dalam RBA tetap harus dicatatkan dalam APBN. Realisasi atas target pendapatan PNBP dan belanja yang bersumber dari PNBP harus dibukukan dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka keuangan negara. Harus disadari oleh pejabat pengelola dan pegawai satker BLU bahwa satker BLU bukanlah kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara tetap harus dipahami dan dipedomani oleh satker BLU. Fleksibilitas yang diberikan dalam kerangka memberikan pengecualian terhadap prinsip universalitas agar satker BLU dapat berkembang dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Penyusunan RBA

Dalam menyusun RBA, satker BLU harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas organisasinya. Satker BLU yang memiliki organisasi yang berukuran kecil dapat melakukan sentralisasi dalam hal penganggaran. Namun, satker BLU yang besar dan kompleks perlu melakukan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada unit-unit kerja di dalamnya untuk mengajukan kebutuhan anggaran yang diperlukan dan membebaninya dengan target  pendapatan.  Desentralisasi  penyusunan  anggaran   tersebut tentu saja tetap harus dalam koridor program, kegiatan, dan kebijakan yang telah dituangkan dalam renstra bisnis. Dalam hal ini, tugas pimpinan BLU untuk menerjemahkan dan mensosialisasikan renstra bisnisnya kepada unit-unit kerja yang ada dan menghimpun rencana dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing unit kerja untuk kemudian ditransformasikan dalam bentuk RBA.

Dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA diuraikan sebagai berikut:

  1. RBA disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis BLU dan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan. Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan pada akhir bulan Juni.
  2. Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA.
  3. RBA disusun berdasarkan:
    • basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
    • kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
    • basis akrual.
  4. Penggunaan Standar Biaya:
    • Bagi BLU yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLU dan dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
    • Bagi BLU yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Meneri Keuangan.
  5. Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per unit kerja pada satker BLU dan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja. Kemampuan pendapatan bersumber dari:
    1. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
    2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
    3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
    4. Penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
    5. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN

    RBA memuat paling kurang:

    1. Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output);
    2. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan;
    3. Asumsi makro dan mikro;
    4. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per unit kerja pada satker BLU.
    5. Perkiraan biaya layanan per unit kerja.
    6. Prakiraan maju (forward estimate).
  6. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexibel budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu yang memberikan keleluasaan penggunaan belanja dalam RBA untuk bertambah atau berkurang secara proporsional terhadap pendapatan BLU selain yang bersumber dari Rupih Murni (RM).

Baca juga; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  

Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tujuan LRA adalah memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu tahun periode

Informasi pada Laporan Realisasi Anggaran bagi pengguna laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja realisasi anggaran tahun berjalan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

2. Laporan Operasional (LO)/Laporan Aktivitas (LA)

LO/LA Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Informasi pada Laporan Aktivitas bagi pengguna laporan keuangan adalah untuk :

  • Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber ekonomi.
  • Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
  • Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3. Neraca

Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi pada neraca bagi pengguna Laporan Keuangan digunakan untuk menilai:

  • Kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan.
  • Likuiditas dan solvabilitas.
  • Kebutuhan pendanaan eksternal.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi pada Laporan Arus Kas bagi pengguna laporan keuangan adalah menilai :

  • Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas.
  • Sumber dana BLU.
  • Penggunaan dana BLU.
  • Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubaha Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih bagi pengguna laporan keuangan adalah menilai :

  • Informasi mengenai perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan
  • Informasi mengenai penggunaan Saldo Anggaran Lebih

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memberikan Informasi mengenai perubahan Ekuitas tahun berjalan

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada pada Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.

Demikian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Semoga bermanfaat.

1 thought on “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: