Persyaratan Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Baca juga: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk dapat menjadi BLU. Satuan kerja instansi pemerintah dapat menerapkan pengelolaan keuangan BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Baca juga: Pengertian Keuangan Negara

 

Persyaratan Substantif

Persyaratan subtantif yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk dapat menjadi BLU adalah sebagai berikut:

  1. Satuan kerja instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
    • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
    • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
    • Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
  2. Bidang layanan umum tersebut merupakan kegiatan pemerintah yang bersifat operasional, dalam menyelenggarakan pelayanan umum satker tersebut menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods). Pengertian semi barang/jasa publik (quasi public goods) adalah barang/jasa yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, tetapi dapat juga disediakan oleh swasta (private).

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk dapat menjadi BLU adalah sebagai berikut:

  • Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
  • Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :

  • Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
  • Pola Tata Kelola (corporate governance).
  • Rencana strategis bisnis;
  • Laporan keuangan pokok;
  • Starndard pelayanan minimal (SPM);
  • Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Penetapan Badan Layanan Umum

Menteri/pimpinan lembaga mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan tersebut dan apabila telah memenuhi semua persyaratan di atas, maka Menteri Keuangan menetapkan instansi pemerintah bersangkutan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU berupa pemberian status BLU secara penuh atau bertahap.

Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap dari Menteri/Pimpinan Lembaga. Penetapan BLU dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU Bertahap.

1. Status BLU Secara Penuh

Status BLU secara penuh diberikan apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah dipenuhi dengan memuaskan.

2. Status BLU Bertahap

Status BLU Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

3. Pencabutan Status BLU

Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU berakhir apabila:

  • Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif.
  • Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif.
  • Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penjelasan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah jika ingin menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: