Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan pengertian dari Siklus merupakan suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan selalu berulang untuk jangka waktu tertentu. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

Baca juga: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahapan Kegiatan dalam Siklus APBN

Terdapat beberapa tahapan kegiatan dalam siklus APBN yang akan berulang dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut:

Perencanaan dan Penganggaran APBN

Dalam penyusunan rencana anggaran, Pemerintah bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia mempersiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah.

Dalam tahapan ini, terdapat dua kegiatan penting yaitu: perencanaan kegiatan (Perencanaan) dan perencanaan anggaran (Penganggaran). Dalam perencanaan, para pemangku kepentingan terutama Kementerian/Lembaga (K/L) menjalankan perannya untuk mempersiapkan RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR.

Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku chief of operation officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku chief financial officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas.

Perencanana dan Pengangaran APBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1). Proses tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

  • penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
  • Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran.
  • Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.
  • Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.
  • K/L menyusun rencana kerja (Renja).
  • Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
  • Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disempurnakan.
  • RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR.
  • RKP ditetapkan.

Adapun proses tahap penganggaran adalah sebagai berikut:

  • penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif.
  • penetapan pagu indikatif.
  • penetapan pagu anggaran K/L.
  • penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L).
  • penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN.
  • penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada DPR.

Penetapan APBN

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan sekitar bulan Oktober – Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan Undang-Undang APBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Penetapan Undang-Undang APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran Undang-Undang APBN dimaksud.

Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari – 31 Desember pada tahun berjalan. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan.

DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari – 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan sekitar bulan Januari – Juli oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK selanjutnya diserahkan oleh Presiden kepada DPR.

Demikian penjelasan terkait dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semoga bermanfaat.

2 thoughts on “Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: