Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah baik itu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan oleh stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal pemerintah sendiri melainkan juga pihak eksternal pemerintah seperti masyarakat, investor, maupun pemberi pinjaman (lender).

Baca juga: Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

A. Pengguna Laporan keuangan pemerintah

1. Masyarakat

Laporan keuangan pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah. APBN maupun APBD digunakan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sudah sepantansya masyarakat mengetahui laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pelaporan program dan kegiatan pemerintah.

2. Wakil Rakyat

Laporan keuangan pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. DPR sebagai pihak legislatif perlu mengetahui laporan keuangan pemerintah sebagai mekanisme kontrol.

 

3. Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa

Lembaga Pengawas Intern Pemerintah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dengan menganalisis laporan keuangan, lembaga pengawas akan mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pemerintah sehingga mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pembangunan nasional.

Sedangkan lembaga pemeriksa berkepentingan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah setiap tahun anggaran berakhir. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK melaporkan hasil auditnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Donator, investor dan Lender (Pemberi Pinjaman)

Seperti halnya di sektor komersial, laporan keuangan pemerintah juga digunakan oleh pihak luar yang akan memberikan donasi, investasi maupun pinjaman. Sebagai pertimbangan, donator maupun kreditur akan melihat laporan keuangan pemerintah. sebagai pertimbangan apakah akan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dilakukan karena laporan keuangan menggambarkan kondisi perekonomian nasional.

4. Pemerintah

Pemerintah menyusun laporan keuangan tidak hanya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, tetapi juga untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tergambar di laporan keuangan, pemerintah akan dapat menentukan prioritas pembangunan nasional.

Sebagai wujud akuntabilitas keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah harus menyajikan komponen laporan dan elemen informasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan keuangan juga harus memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara.

Informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah dan posisi kekayaan serta kewajiban pemerintah dapat disajikan secara baik dan memadai jika pelaporan keuangan menggunakan basis akrual. Akuntansi berbasis akrual mengakui munculnya hak dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas. Tetapi jika peraturan perundang-undangan tetap mewajibkan adanya penyajian laporan keuangan berbasis kas, makan laporan keuangan pemerintah juga tetap disajikan dengan basis kas.

Pemerintah memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang ada pada laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian keuangan Negara. Pemerintah juga dapat menentukan jenis dan bentuk informasi tambahan yang disajikan di laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat berupa informasi yang tidak diatur dalam kerangka konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang melakukan kegiatan pengelolaan anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang melaksanakan kegiatan akuntansi dan menyajikan dalam laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki dokumen pelaksanaan anggaran sendiri.
  2. Bendahara Umum Daerah (BUD).
  3. Kuasa pengguna anggaran atau KPA di lingkungan Pemerintah Daerah bila memiliki dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

Sementara itu entitas pelaporan adalah suatu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melakukan penyajian laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

  1. Pemerintah pusat;
  2. Pemerintah daerah;
  3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
  4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangan satuan organisasi tersebut harus menyajikan laporan keuangan.

Dalam melakukan penetapan entitas pelaporan, perlu dilakukan pertimbangan mengenai syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, misi dan tugas tertentu, dalam bentuk wewenang dan pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

C. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber, alokasi, dan pemakaian atas uang sebagai bentuk pengelolaan keuangan dalam pemerintah pusat/daerah dengan menyandingkan anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Laporan Realisasi Anggaran antara lain Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi atas kenaikan atau penurunan yang terjadi pada Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran yang dilaporkan dengan perbandingan Tahun Anggaran sebelumnya.

3. Neraca

Neraca disebut juga Laporan Posisi Keuangan memberikan gambaran atas posisi keuangan entitas atas aset, kewajiban, dan ekuitas entitas tersebut pada tanggal tertentu. Adapun unsur-unsur neraca yaitu Aset baik aset lancar maupun aset nonlancar, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah nilai dari ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam satu periode anggaran. Adapun unsur-unsur dalam laporan operasional antara lain Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi atas aliran kas sehubungan dengan aktivitas kas dari sisi operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur-unsur yang masuk dalam lingkup Laporan Arus Kas antara lain Penerimaan kas dan Pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi atas kenaikan dan penurunan yang terjadi pada ekuitas dalam tahun yang dilaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Laporan Perubahan Ekuitas antara lain Ekuitas pada tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO periode berjalan, dan Koreksi-koreksi langsung yang mempengaruhi ekuitas yang muncul sebagai dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan tambahan atau narasi dari paparan atas angka yang tertera dalam laporan-laporan lainnya yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Demikian penjelasan terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah, semoga bermanfaat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: