Kewenangan Otorisator dan Ordonator dalam Keuangan Negara

Sejak adanya reformasi keuangan negara yaitu setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kekuasaan keuangan negara tidak hanya dipegang oleh satu instansi saja, namun dikuasakan kepada beberapa Kementerian/Lembaga serta diserahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Begitu juga dengan kewenangan ordonator dan otorisator.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Keuangan Negara tersebut (sebelum reformasi Keuangan Negara), kewenangan ordonator sepenuhnya ada ditangan Menteri Keuangan, namun setelah diberlakukannya Undang-undang Keuangan Negara kewenangan ordonator diberikan kepada Lementerian/Lembaga, sehingga Kementerian/Lembaga sepenuhnya memegang kewenangan dua kewengan sekaligus yaitu sebagai otorisator dan ordonator.

Baca juga: Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Pengertian Otorisator dan Ordonator

Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang kegara keluar sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara berkurang atau bertambah
disebut otorisasi. Otorisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

  1. Otorisasi yang bersifat umum, yaitu otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lainnya berbentuk peraturan umum. Contoh dari otorisasi umum antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden. Otorisasi yang bersifat umum ini akan memunyai akibat terhadap penerimaan atau pengeluaran keuangan negara jika sudah dilengkapi dengan otorisasi khusus.
  2. Otorisasi yang bersifat khusus,yaitu otorisasi yang mempunyai akibat langsung terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara. Contoh otorisasi khusus adalah surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan penunjukan bendahara, surat keputusan pensiun, dan lain sebagainya.

Sementara itu, pengertian ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan/atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Tugas utama ordonator adalah melaksanakan pengujian dan penelitian terhadap penerimaan maupun terhadap
pengeluaran uang negara. Berdasarkan tugasnya, ordonator dibedakan menjadi dua yaitu:

  1. Ordonator Penerimaan Negara, yaitu semua menteri yang menguasai pendapatan negara. Tugas utama ordonator penerimaan negara adalah mengawasi setiap penerimaan negara agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Ordonator Pengeluaran Negara, yaitu Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan kantor perbendaharaan Negara.

Demikian penjelasan mengenai kewenangan ordonator dan otorisator dalam Keuangan Negara, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: